Ke Ohio, Memburu Jurus Membangun Kapabilitas Internal Auditor Pemerintah

Internal auditor pemerintah diyakini dapat memberikan andil bagi kemajuan governance pemerintah dengan pembangunan kapasitasnya secara terarah, berkelanjutan dan tersistem. Di Ohio, Amerika Serikat, hal itu tak lagi cuma janji, tapi bukti.

Peserta shortcourse IA-CM di depan kelas IIA, Dublin, Ohio.

Internal Audit Capability Model atau IA-CM bagi kami, 15 pegawai BPKP dari berbagai unit kerja pusat dan perwakilan, adalah kenangan salju putih yang menerpa kami di medio Desember 2012 di Ohio State, di Amerika Serikat yang dingin.

Tak hanya dinginnya salju, dinginnya kemurungan juga menyambut kedatangan kami di Amerika Serikat dengan adanya dua kali peristiwa penembakan maut oleh remaja Amerika kepada puluhan masyarakat dan anak-anak sekolah di Oregon dan Connecticut saat itu. Namun, di tengah bendera-bendera setengah tiang yang berkibar layu di seluruh negara bagian wilayah Paman Sam dengan keprihatinan yang menyedihkan itu, semangat kami menimba ilmu di negeri adidaya itu tak pernah surut.

Trotoar sepanjang Tuttle Crossing Bolevard, adalah saksi bisu perjalanan dan semangat kami yang berjalan kaki menerjang cuaca Ohio yang beku dari wisma ke kampus sejauh 1,5 km setiap hari, kecuali Sabtu dan Ahad, selama dua minggu. Selama masa itu, setiap pagi, sejak hari pertama yang masih jet lag,  kami menapak dan menyeberangi lalu lintas yang sepi dari tepian Emerald Parkway Street, Dublin, sampai akhirnya tiba di kampus The Institute of Internal Auditor (IIA). Di kampus  beraroma keju dari hidangan yang siap disajikan itu, sepanjang 12 hari kami ditempa dalam kawah candradimuka tentang IA-CM.

Apakah gerangan IA-CM, yang membuat kami harus menempuh penerbangan KLM setengah perjalanan dunia, Jakarta-Columbus, via Amsterdam selama 22 jam, dengan jetlag time 12 jam itu ? IA-CM sesuai riset The Institute of Internal Auditors Research Foundation (IIARF) didefinisikan sebagai “..a framework that identifies the fundementals needed for effective internal auditing in the public sector.” Sebuah kerangka kerja yang mengidentifikasikan kebutuhan fundamental internal audit sektor publik agar bisa berperan efektif.

Saya, Bambang, Pimpy, Jim dan Evan.

Bagi pegawai di lingkungan BPKP, IA-CM sebenarnya bukan barang baru. Toh sudah ada beleid Peraturan Kepala BPKP nomor: Per–1633/K/JF/2011 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang tak lain adalah IA-CM. Lima level IA-CM kapabilitas APIP pun umumnya sudah pada mahfum, yaitu Level 1 (Initial), Level 2 (Infrastructure), Level 3 (Integrated), Level 4 (Managed), dan Level 5 (Optimizing). Bahkan dengan IA-CM ini pula, pada tahun 2010, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor (Pusbin JFA) BPKP, telah memetakan bahwa 93% APIP di Indonesia masih berada pada Level 1 (Initial) alias ad-hoc dan tidak terstruktur, sedangkan sisanya 7% berada pada Level 2 (Infrastructure) dengan peran masih sebatas mengaudit kepatuhan.

Diskusi kelompok

Namun, mengingat keseriusan peran BPKP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, yang antara lain sebagai  pembina APIP, dan selaras pula dengan pernyataan Misi Ketiga BPKP, yaitu “Meningkatkan Kapasitas APIP”, kebutuhan memperdalam jurus membangun kapabilitas internal audit yang efektif di pemerintah Indonesia itu menjadi concern kami selama dua minggu, sejak 11 sampai dengan 24 Desember 2012, di Ohio, Amerika Serikat.

Di sana, kebutuhan untuk itu dipenuhi antara lain oleh dua dosen bule di kampus IIA Dublin Ohio, yaitu James C. Key, CIA dan Elizabeth MacRae, CGAP. Di samping itu, dalam dua kali kunjungan ke The Office of Internal Audit (OIA, inspektorat negara bagian Ohio  di Columbus) kami juga mendapat materi dari Joe Bell (Chief Audit Executive, CAE, Ohio State), dan Jim Kennedy, Deputy Director of State Accounting and Reporting, The Office of Budget and Management / OBM).

Bersama James C. Key, atau "Jim"

James C. Key, CIA dosen pada minggu pertama di kampus IIA, Dublin, adalah dosen yang energik sekaligus humoris. Kami memanggilnya “Jim” (“Just call me Jim!” ujarnya setiap kami mencoba memanggilnya dengan sapaan “Sir”). Dan, Jim adalah pria setengah baya dengan typical auditor senior dan segudang pengalaman. Ia mantan Director Internal Audit IBM Corporation, yang ketika masih aktif di perusahaan kaliber internasional itu bertanggungjawab atas pelaksanaan audit di wilayah Amerika Utara dan Asia Pacific.

Pada minggu pertama itu, Jim menguraikan mengenai standar dan kode etik yang tercantum dalam International Standards for the Professional Practice of Internal Auditing dan Code of Ethics. Selain itu, penilaian kegiatan internal auditor pun dipandunya dengan buku “Quality Assessment Manual for the Internal Auditor Activity”. 

Jim antara lain menegaskan pentingnya “Internal Audit Charter” antara pimpinan (CEO) dengan inspektur (chief audit executive, CAE)-nya. Charter atau perjanjian yang harus dilakukan antara pimpinan dan inspekturnya ini menegaskan sifat pelaporan kepada board of commitee (dewan bentukan dari beberapa unsur secara independen, di luar CEO), juga sejauh mana akses atas pencatatan, personal, dan properties yang relevan dengan kinerja penugasan, serta ruang lingkup kegiatan internal audit.   

Bersama Libby dan Jim

Pada minggu kedua, dengan tetap didampingi Jim, hadir di kelas kami Elizabeth MacRae, CGAP, atau biasa dipanggil Libby. Libby tak lain adalah peneliti utama dan penulis utama buku “Internal Audit Capability Model (IA-CM)” for The Public Sector yang menjadi rujukan para internal auditor seluruh dunia.  Tak hanya itu, Libby juga pernah berkunjung ke Jakarta, bahkan ke kantor BPKP Pusat, bertemu dengan para pejabat BPKP. Dari Libby kami benar-benar mendapat pengetahuan sekaligus pengalamannya di Indonesia mengenai kondisi internal auditor pemerintah (APIP) di Indonesia yang memang masih jauh panggang dari api dibandingkan dengan hasil riset dan buku yang ditulisnya itu.

Selain kampus di Dublin, kami juga melakukan kunjungan ke Office of Internal Audit (OIA) di Rhodes State Office Tower, Columbus, pada hari ke empat (13 Desember 2012) dan hari ke dua belas (21 Desember 2012).

Bersama Joe Bell, Inspektur Ohio State.

Pada kunjungan ke Columbus di hari ke empat itu, di lantai 35 Gedung Rhodes State Office Tower, kami dan masyarakat lain dapat menyaksikan langsung diskusi antara Ketua Audit Commitee Paolo DeMaria didampingi para anggotanya, dengan Inspektur Joe Bell beserta stafnya, tentang temuan dan permasalahan publik yang harus ditindaklanjuti.

Pada kunjungan ke Columbus berikut, tanggal 21 Desember 2012, kami bahkan diberikan kelas khusus dengan pemberian materi langsung oleh Inspektur Joe Bell dan Deputy Director Jim Kennedy.

Jim Kennedy tengah menerangkan implementasi IA-CM

Keseriusan OIA mengadopsi model IA-CM, terlihat pada kelas khusus itu. Ada pemaparan bagan IA-CM yang sudah dihiasi dengan warna blok kuning dan hijau. Joe Bell, sang Inspektur, menjelaskan bahwa blok kuning itu berarti target dua tahun ke depan, sedangkan blok hijau berarti pencapaian yang harus dijaga. Untuk kemajuan melangkah ke level berikut, menurut Joe Bell, seberapa pun kecilnya langkah itu tetap harus dimulai. “Start small and you get a bulding block,” ujar Joe Bell.

Secara jujur, Jim Kennedy menerangkan kondisi kantornya dalam penilaian IA-CM berada pada level empat. Dan semua blok dalam bagan IA-CM, menurut Joe dan Jim, harus diupayakan untuk dipenuhi. “But, of course, every institution is different,” ujar Jim Kennedy. “Karena itu memang diperlukan prioritas. Untuk itu, kami melihat komponen yang dapat membuat efektifnya sebuah proses, dan mencari bentuk key documents-nya.  Dalam hal ini, IA-CM menjadi self assessment tool, dengan sebuah kesadaran bahwa proses kunci setiap level akan membawa ke level berikut. Sehingga untuk itu kami harus senantiasa prepare for a self assessment.”

Bersama Libby dan Joe Bell di lobby
Rhodes State Office Tower, Columbus

Keseriusan mereka menekuni dengan takzim bagan IA-CM itu, terlihat dengan  diskusi dalam meeting setiap dua minggu dengan senior manajemen. Kebijakan dan prosedur diriviu setiap tahun, dan ukuran kinerja juga senantiasa dikembangkan. Untuk itu mereka menyediakan apa yang disebut “check list conform to standard”, dan ada petugas yang menguji proses yang sedang berjalan dibandingkan dengan standards yang seharusnya dicapai. Kerja keras, komitmen dan konsistensi, tampak mewarnai pencapaian peningkatan kapabilitas internal audit di pemerintah Ohio State.

Hari terakhir, di depan wisma selama saya di Ohio.

Dua minggu tak terasa sudah. Ketika kami meninggalkan Ohio pada 24 Desember 2012, terasa ada yang mengisi benak kami. Antara lain, diperlukan Internal Audit Charter antara pimpinan dan inspekturnya, hal yang masih absen dari hiruk pikuk dunia internal audit pemerintah Indonesia. Selain itu, pemberdayaan kepada entitas internal audit sesuai standard dan IA-CM harus pula didukung dengan Audit Commitee yang independen. Selebihnya, adalah masalah SDM yang kompeten dan etika serta integritas yang harus senantiasa dijaga. Namun dari semua itu, peningkatan kapabilitas APIP tentu harus bermula dari keseriusan, itikad dan komitmen pimpinan.

Di Polaris Mall, Columbus

Seiring dengan dinginnya salju yang menerpa kami di Ohio menjelang peringatan hari raya Natal di Amerika, dengan perjalanan ini, entah kenapa, kami serasa dapat melihat permasalahan secara lebih dingin pula. 

Ohio, 24 Desember 2012

PT Pusri Palembang Harapkan BPKP Dampingi Kegiatannya

 "Kami seringkali mendapatkan kondisi yang membutuhkan diskresi guna menindaklanjuti pemecahan masalah atas kegiatan kami. Kalau kami tinggalkan permasalahan karena khawatir kami terseret ke ranah hukum, kami merasa tidak bertanggungjawab. Karena kami sebenarnya bisa berkontribusi untuk itu. Tetapi kalau kami harus laksanakan, tentu itikad baik kami itu harus dijaga agar tidak membawa kami dalam posisi yang tidak menguntungkan bagi kami sendiri. Dalam hal ini, kami harapkan BPKP Sumsel dapat senantiasa membantu mendampingi kami," demikian antara lain disampaikan Direktur SDM dan Umum PT Pusri Palembang Muhammad Romli HM saat membuka sosialisasi Good Corporate Governance (GCG) PT Pusri Palembang di Auditorium Pendidikan dan Pelatihan perusahaan pupuk itu, Palembang, Senin 4 Maret 2013.

Kabid Akuntan Negara Dikdik Sadikin yang pada pagi itu mewakili  Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Sumatera Selatan IGB Surya Negara, menyatakan BPKP siap membantu PT Pusri Palembang. Dikatakannya kesiapan BPKP ini ditunjang dengan keyakinan bahwa komitmen direksi perusahaan terlihat baik, antara lain dengan diterbitkannya pedoman Code of Conduct PT Pusri Palembang, yang merupakan bagian dari Good Corporate Governance (GCG).

Di hadapan sekitar seratus peserta, disampaikan bahwa PT Pusri Palembang dalam manajemen kegiatannya memang sudah selayaknya mengakomodasi perkembangan dunia usaha yang menuntut adanya pengelolaan perusahaan secara profesional, sehat dan beretika, yang terkandung dalam GCG.

Meneg BUMN  sendiri dengan Kep-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 memberlakukan penerapan GCG di BUMN. Dalam beleid tersebut, GCG diartikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan. Ada dua hal yang ditekankan dengan GCG ini, pertama adalah peningkatan nilai pemegang saham dalam jangka panjang. Kedua, peningkatan nilai pemegang saham tersebut harus tetap memperhatikan kepentingan stakeholders lainnya, dengan berlandaskan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Pada acara yang dihadiri oleh dua Direksi PT Pusri Palembang, yaitu Direktur SDM dan Umum, Muhammad Romli HM, dan Direktur Komersil, Bambang Lesmoko, Kabid Akuntan Negara BPKP Sumsel, Dikdik Sadikin yang didampingi pengendali teknis Husin Gasim juga menyampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Kepala Perwakilan yang disebabkan tengah mengikuti pelantikan AM Hanafi, yang pernah menjabat sebagai Kabag TU BPKP Sumsel, sebagai Kepala BPKAD Kabupaten Ogan Komering Ulu pada hari yang sama.

Namun hal itu sekaligus menjadi contoh, bahwa bantuan BPKP selama ini memang tidak setengah-setengah. Tidak hanya sekadar mendampingi, bahkan apabila diperlukan, sekaligus "menanam" orang BPKP pada mitra yang akan dibantu demi terwujudnya good governance dan reformasi birokrasi.

Acara pembukaan sosialisasi itu diikuti dengan sarapan pagi bersama.

(diupload di www.bpkp.go.id)

BAKN dan USAID Dorong Pembentukan Badan Akuntabilitas Keuangan Daerah DPRD

Satu Februari 2013, Koordinator Staf Ahli Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Eddy Rasyidin dan staf USAID  Agus Wijayanto singgah  di Kantor Perwakilan BPKP Sumsel.

Harap maklum, BAKN yang satu ini memang bukan badan yang mengurus kepegawaian. BAKN yang satu ini adalah sebuah alat kelengkapan DPR RI. Fungsi utamanya menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Semacam Komite Audit pada perusahaan. Diharapkan badan ini dapat mendongkrak percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, meningkatkan transparansi serta meningkatkan akuntabilitas penggunaan keuangan negara.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD  antara lain memang mengatur soal badan ini, sebagai penambahan alat kelengkapan dalam rangka mendukung fungsi serta tugas dan wewenang Dewan. Dalam beleid ini jelas disebutkan bahwa BAKN ini adalah alat kelengkapan yang bersifat tetap, yang berfungsi untuk menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI.

Sukses badan yang dibentuk di level pemerintahan pusat ini, mengundang ide pembentukan badan senada di level pemerintahan daerah, yaitu Badan Akuntabilitas Keuangan Daerah (BAKD). Seperti halnya BAKN di pusat, rencananya badan ini akan dibentuk dengan hirarki di bawah DPRD. Tugasnya senada, yaitu mendorong percepatan tindak lanjut temuan BPK RI di daerah.

Sebagai pilot project rencana pembentukan BAKD ini, telah ditetapkan tiga daerah, yaitu Sumatera Selatan, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan.

"BAKN DPR RI dengan anggota sembilan orang," kata Eddy Rasyidin, "tidak mungkin kalau menangani semua tindaklanjut temuan BPK RI di seluruh Indonesia. Karena itu, diperlukan BAKD di daerah sebagai alat kelengkapan DPRD agar temuan hasil pemeriksaan BPK RI dapat ditindaklanjut."

"Dalam hal ini, peran BPKP sangat penting. Karena lembaga yang memiliki pengetahuan soal pengelolaan keuangan negara dan keuangan daerah di pemerintah adalah BPKP. Dengan kompetensi ini BPKP diharapkan bisa membantu percepatan tindaklanjut temuan BPK RI. Karena BPK sebagai pemeriksa tentunya tidak bisa merambah pengelolaan keuangan negara dan daerah."

Agus Wijayanto dari USAID melihat bahwa badan seperti ini sangat diperlukan mengingat para wakil rakyat di lembaga legislatif kemungkinan besar tidak memiliki waktu untuk menganalisa temuan-temuan auditor eksternal itu. Pengawasan adalah satu dari tiga fungsi DPR/D, yaitu budgeter, legislasi dan pengawasan. "Sehingga, laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang seharusnya digunakan sebagai alat pengawasan, seringkali hanya ditumpuk begitu saja," ujar Agus.

Menegaskan hal itu, Eddy Rasyidin yang tak lain mantan pegawai BPKP itu menambahkan, "Di satu sisi, laporan BPK tidak dioptimalkan untuk bahan pengawasan, tetapi karena ketidaktahuan akan fungsi pengawasannya, ada oknum anggota DPRD anggota dewan turun ke jalan  memeriksa seperti layaknya auditor, antara lain membawa linggis. membongkar aspal jalanan untuk diketahui kualitas jalan, dan sebagainya. Maka sosialisasi fungsi pengawasan legislatif yang sesungguhnya dan pembentukan BAKD di daerah menjadi penting untuk dilaksanakan."

Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan IGB Surya Negara menyambut baik ide penguatan pengawasan di daerah tersebut. Dalam kaitan ini, Surya Negara mengungkap kembali hasil kunjungan Kepala Perwakilan (Kalan) BPK RI Sumsel Novy GA Pelenkahu ke kantor BPKP Perwakilan Sumsel  pada Selasa 26 Februari lalu.

"Dari pertemuan kami dengan Kalan BPK pada Selasa lalu, dapat kami katakan bahwa koordinasi antara BPK dan BPKP di Sumatera Selatan semakin solid. Kami (BPK dan BPKP  Sumsel) dengan tetap berpijak pada tupoksi masing-masing, membuka ruang yang lebih luas untuk menciptakan sinergi. Sehingga instansi yang diperiksa BPK dapat dibantu BPKP dengan optimal dalam merealisasilkan tindaklanjut temuannya sesuai harapan BPK sendiri," ujar Surya Negara.

(Telah diupload di www.bpkp.go id)

Bertemu Bondan

Senin pagi 25 Februari di Bandara SMB II Palembang.

Saya bertemu dengan salah satu penulis favorit saya, Bondan Winarno. Ya, penulis. Bagi saya Bondan adalah penulis. Lebih dari sekadar pencicip hidangan seraya mengangkat jempolnya sambil berkata "Maknyus.."

Saya katakan kepada Beliau, saya suka karya tulisnya bukan acara kulinernya. Bagaimana pun maknyusnya masakan yang dipujinya, buat saya kumpulan cerpen "Cafe Opera" itu lebih luar biasa maknyus. Cafe Opera itu kumpulan beberapa cerpen. Kisahnya macam-macam. Susah menggambarkannya. Yang jelas, bukan tentang makanan. Yang terang, banyak berseting luar negeri.

Waktu saya kuliah di STAN, saya pernah diskusikan buku itu dengan kakak kelas saya Helmy Yahya. Helmy juga suka buku itu. Ceritanya antara lain tentang editor wanita di Singapur yang tak bisa berinspirasi tanpa menghisap mariyuana, dsb. Bondan menggunakan bahasa yang jarang digunakan, seperti "lebuh jalanan", "kujemba tangannya", serta gambaran jalan-jalan di lokasi luar negeri yang membawa kita seperti kita berada di sana. Saya juga pengen nulis yang seperti itu. Ke luar negerinya sudah sempat, tapi menuliskannya malah yang belum sempat. Untuk "Cafe Opera" ini, sayang, sampai sekarang saya (bahkan Beliau sendiri) ngga nemu lagi kumpulan cerpen itu.

Karya-karyanya yang lain yang masih dikenang adalah "Kiat", yang sekarang tidak muncul lagi di majalah "Tempo". Bahkan ada informasi, yang menerjemahkan pertama komik Asterix dan Obelix itu ya Pak Bondan ini.

Ketika saya tanya, mengapa tidak nulis lagi, Beliau hanya menjawab lirih, "Nggak sempat lagi.."

Tapi ya ngga apa. Yang penting saya sempat belajar dari tulisan-tulisan Beliau. Dan pagi itu, yang penting, saya punya kesempatan foto bersama Beliau.

Ah, Pak Bondan. Maknyus sekali..!

Kalan BPK Sumsel Sambangi Kaper BPK Sumsel Hasilkan Sinergi Pengawasan

Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Sumsel mengunjungi Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Sumsel. Hasil pertemuan dua kepala perwakilan lembaga eksternal dan internal auditor itu menghasilkan kesepakatan untuk lebih meningkatkan sinergi.


"Ini kunjungan kami yang pertama. Setelah ini, kami akan berkunjung ke Gubernur dan Kejati," demikian ujar Kepala Perwakilan (Kalan) BPK Sumatera Selatan Novy Gregory Antonius Pelenkahu, kepada Kaper BPKP Sumsel IGB Surya Negara, saat mengunjungi kantor BPKP Sumsel, Selasa pagi, 26 Februari 2013, atau sehari setelah Kalan BPK Sumsel ini dilantik.

Pagi itu, Novy GA Pelenkahu menyalami dan menyapa ramah Kaper dan para strukturalnya. "Ini senior saya, " ujar Kalan BPK Sumsel itu merendah sambil menunjuk Kabid AN Dikdik Sadikin dan Kabag TU Robertus Belly DJ Widodo, mengingat masa kuliahnya di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) dahulu. Maklum, dengan berbagai prestasi hebatnya, antara lain sebagai Wakil Penanggungjawab Audit Forensik BPK atas kasus Bank Century, Kalan BPK Sumsel ini memang  tergolong muda. Lahir di Manado 27 November 1967. Masuk D3 STAN tahun 1986 dan D4 STAN tahun 1992. Setelah itu, lelaki keturunan Minahasa yang besar di Banjarmasin itu, kuliah di jurusan Information System and Management, The George Washington University, Amerika Serikat, dan menyabet gelar MBA pada tahun 2001.

"Saya ingin kita meningkatkan koordinasi di antara kita," ujar Novy GA Pelenkahu sambil menyantap "burgo", makanan khas Palembang yang disiapkan sebagai sarapan bersama pagi itu, di ruang Palembangan Kantor BPKP Sumsel.

Pada kunjungan yang bernuansa “coffee morning” itu, Kalan BPK Sumsel didampingi Kepala Sub Auditorat SumselI Arif Arkanuddin, SE, MM, Ak., dan Kepala Sub Auditorat Sumatera Selatan II Sam Megawaty Simanjuntak, SE.,MM.,Ak. Sedangkan Kaper BPKP Sumsel didampingi para strukturalnya, antara lain Kabid APD Zulfan, Kabid Investigasi Ichsan Fuady, Kabid Akuntan Negara Dikdik Sadikin dan Kabag TU Robertus Belly (Kabid IPP Bambang Kardiono tengah dinas luar kota).

"Dengan tetap sesuai tupoksi kita masing-masing, kami harapkan BPK dan BPKP Sumsel akan saling bersinergi," ujar Kalan BPK Sumsel. "Karena BPK sendiri, terus terang, meskipun bisa, tetapi secara kode etik, tidak bisa ikut membantu membenahi pengelolaan keuangandi pemda, secara hari ke hari."

"Katakanlah," sambung Novy GA Pelenkahu, "kami merekomendasikan mengenai perlunya pemda melakukan inventarisasi dan penilaian. Kami kan hanya merekomendasikan. Tetapi yang bisa membantu Pemda soal bagaimana dengan SDMnya, metodologinya, prosedurnya, dan sebagainya, itu BPKP."

"Karena itu, kalau dari Pemda meminta kami untuk membantu pengelolaan keuangan dan akuntansi sesuai rekomendasi kami, kami akan katakan: silakan ke BPKP. Untuk itu, kalau dalam penugasan BPKP Sumsel dibutuhkan copy laporan hasil pemeriksaan BPK, Bapak tinggal mengisi formulir yang kami siapkan dari PIAK (Pusat Informasi dan Komunikasi), setelah itu copy laporan akan kami berikan," tegas Novy.

Itu sebabnya, Kalan BPK Sumsel itu menekankan pentingnya meningkatkan komunikasi antara BPK dan BPKP. "Seringkali ada rekomendasi kami yang ditindaklanjuti sebuah Pemda, katanya dibantu BPKP, tapi ternyata belum sesuai dengan apa yang kami harapkan. Nah, agar tidak terjadi bias penafsiran atas rekomendasi kami, silakan BPKP Sumsel datang ke BPK RI Sumsel. Sehingga, didapat titik temu, dan apa yang kami rekomendasikan itu dapat diwujudkan sesuai dengan harapan."

Namun demikian, Novy GA Pelenkahu mengingatkan, dalam membantu Pemda, BPKP juga harus melakukan transfer of knowledge kepada pegawai pemda. Karena tim BPKP sendiri tidak selamanya di Pemda. Selain itu, Novi menyampaikan pula pentingnya risk assessment dilaksanakan di Pemda sesuai salah satu amanah PP Nomor 60 Tahun 2008, tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dimana di sana BPKP berperan sebagai pembina SPIP.

Kepala Perwakilan (Kaper) BPKP Sumsel IGB Surya Negara menyambut baik itikad baik Kalan BPK Sumsel Novy Gregory Antonius Pelenkahu atas apa yang disampaikannya dalam kunjungannya ke kantor Perwakilan BPKP Sumsel pagi itu. "Diharapkan, ke depan, kita lebih dapat mewujudkan sinergitas dalam menjalankan tupoksi kita masing-masing," ujar IGB Surya Negara.

Mengenai transfer of knowledge, IGB Surya Negara menyampaikan bahwa memang hal itu yang senantiasa ditekankan kepada tim BPKP yang membantu Pemda. "Hambatannya, antara lain, setelah bimbingan BPKP dimana terdapat transfer of knowledge, ternyata kemudian pegawai Pemda yang sudah memahami pengelolaan keuangan dan aset itu terkena mutasi atau promosi, pindah ke tempat lain, digantikan dengan pegawai lain yang masih  belum mendapatkan pengetahuan tentang hal itu."

Kalan BPK Sumsel Novy GA Pelenkahu memahami permasalahan tersebut, disamping menurutnya, belum ada kewajiban minimal 40 jam pelatihan per tahun kepada pegawai di Pemda seperti yang sudah diterapkan di BPK dan BPKP.

Lebih jauh, dalam kerangka koordinasi yang semakin meningkat ini, Kaper BPKP Sumsel melihat peran BPKP bukan sekadar membantu Pemda.  Tetapi juga,  BPKP dapat berperan memediasikan antara Pemda dan BPK, untuk merealisasikan tindak lanjut rekomendasi BPK, sehingga tepat sasaran. "Dengan koordinasi yang semakin baik ini, rekomendasi BPK Sumsel ke depan dapat dilaksanakan tindak lanjutnya dengan bantuan BPKP Sumsel tanpa ada perbedaan persepsi," ujar IGB Surya Negara.

(diupload di www.bpkp.go.id)

Kenangan di Amerika Desember 2012

Internal Audit Capability Model atau IA-CM bagi kami, 15 pegawai BPKP dari berbagai unit kerja pusat dan daerah, adalah kenangan salju putih yang menerpa kami di medio Desember 2012 di Ohio State, di Amerika Serikat yang dingin.

Tak hanya salju, dinginnya kemurungan juga menyambut kedatangan kami di Amerika Serikat dengan adanya dua kali peristiwa penembakan mati oleh remaja Amerika kepada puluhan masyarakat dewasa dan anak-anak sekolah di Oregon dan Connecticut saat itu.

Namun, di tengah bendera-bendera setengah tiang yang berkibar layu di seluruh negara bagian wilayah Paman Sam dengan keprihatinan yang menyedihkan itu, semangat kami menimba ilmu tak pernah surut.
Trotoar sepanjang Tuttle Crossing Bolevard adalah saksi bisu perjalanan dan semangat kami yang berjalan kaki menerjang cuaca Ohio yang beku dari hotel ke kampus sejauh 1,5 km setiap hari selama dua minggu. Selama masa itu, setiap pagi, kami menapak dan menyeberangi lalu lintas yang sepi dari tepian Emerald Parkway Street, Dublin, sampai akhirnya tiba di kampus Institut Internal Audit (IIA), menggantung pakaian anti dingin kami dan memasuki kelas. Sepanjang 14 hari itu pula kami menekuri dengan takzim buku-buku, mendengarkan dan berdiskusi dengan guru-guru kami di sana. Semua tentang IA-CM.





Pengawasan Tak Seperti "Tom dan Jerry"

"Dengan BPKP Sumsel, pengawasan tak seperti Tom and Jerry," demikian Gubernur Sumsel Alex Noerdin menyampaikan pandangannya atas kinerja BPKP di wilayahnya itu setelah menerima Laporan Tahunan BPKP Sumsel dari Kepala Perwakilan BPKP Sumsel IGB Surya Negara kepada Gubernur Sumsel Alex Noerdin pada Selasa 12 Febriari 2013 di Griya Agung, Palembang.

Tom and Jerry adalah tokoh kartun yang selalu bermusuhan, bahkan saling berkelahi dan berkejaran. Tentu, maksud Gubernur Alex dengan analogi itu, bahwa antara pihak pengawas dan pihak yang diawasi sudah bukan jamannya lagi seperti saling bemusuhan, seperti Tom and Jerry.

Gubernur tak menampik bahwa segala penyimpangan harus ditindaklanjuti. Namun, menurutnya, tentu harus dibangun suasana kebersamaan dengan nawaitu yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

"Kalau memang terbukti pejabat tertentu memiliki itikad yang tidak baik sehingga merugikan keuangan daerah dan negara, jangan segan-segan laporkan dan kami pun akan tegas menindaknya.

Namun kalau penyimpangan dari aturan karena memang diperlukan adanya diskresi untuk memperlancar tujuan pemerintah, selama bisa dipertanggungjawabkan dan tidak untuk menguntungkan pribadi dan golongan, mengapa tidak? Di sini pengawasan berfungsi justru untuk membuktikan dan memberikan saran penyelesaian, tidak malah menggunakan kacamata kuda," tegas Alex Noerdin.

Setelah menyampaikan laporan tahunan, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel IGB Surya Negara, yang didampingi oleh Kabag TU AM Hanafi, Kabid Akuntan Negara Dikdik Sadikin, Kabid Investigasi Ichsan Fuady, dan Kabid IPP Bambang Kardiono, juga menyampaikan ikhtisar laporan, antara lain laporan atas selesainya audit atas tiga venues Seagames yang didanai dari BPKP sendiri.

Atas laporan yang diterima dari BPKP Sumsel, Gubernur segera memerintahkan Inspektur Provinsi Sumsel Lucky Tariati untuk membuat surat kepada Kabupaten dan Kota di wilayahnya, terkait dengan permasalahan di dalam laporan.

Kaper BPKP Sumsel berterimakasih atas apresiasi Gubernur Sumsel terhadap laporan yang diserahkan dan siap untuk senantiasa membantu Gubernur.

BPKP Sumsel Bantu PT Bukit Asam, Tbk. Selesaikan Proyek PLTU

Kepala Bidang Akuntan Negara BPKP Perwakilan Sumsel Dikdik Sadikin dan Tim lakukan kunjungan lapangan ke Unit Pertambangan Tanjung Enim PT Bukit Asam, Tbk. (PTBA), Kamis dan Jumat, 14 - 15 Februari lalu.

Hal ikhwalnya adalah PTBA tengah membangun pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tanjung Enim. Tersirat niat mulia PTBA di sana. Antara lain, agar perusahaan tambang batubara itu dapat lebih mandiri dari ketergantungan listrik hasil PLN, mengurangi pemakaian listrik bersubsidi dan mendukung program pemerintah soal penyediaan listrik non BBM.

Apalagi, bahan baku di tambang itu tidak kurang-kurang. Bahkan batubara halus yang tidak laku dijual (low rank coal dan fine coal ) saja  masih tokcer untuk bahan bakar  mesin pembuat listrik itu. Efisien.

Ditambah dengan kondisi pelistrikan di sana yang sering byarpet, dan kebutuhan listrik 25 tahun mendatang yang konon sekitar 30 Mega Watt, maka lengkaplah sudah sabab musabab keinginan perusahaan plat merah itu untuk memiliki PLTU sendiri.

Namun, apa boleh buat, proyek bikin listrik dengan kontraktor dari China itu ternyata rada  macet. Sebenarnya, progres proyek di lokasi penambangan Tanjung Enim itu tinggal selangkah lagi. Sekitar 97 persen per Januari 2013. Dalam hal ini PTBA  cukup preventif dengan menahan pembayaran di progres 89 persen.

Kalau pun dibayar lagi, menurut Tigor M. Siahaan, sang pimpro, setidaknya lima persen pembayaran belum akan dilepas untuk jaminan. Maklum. Aturannya memang begitu. Lagi pula, kalau lunas semua, siapa yang jamin kontraktor dari negeri ginseng itu tidak bakal ngemplang?

Maka, BPKP wong kito itu pun diminta untuk mengevaluasi kemacetan itu dan turun rembug. Tim akan mengevaluasi penyebab kemacetan, baik dari sisi kontraktor maupun dari sisi pelaksana proyek sendiri, untuk ditemukan penyelesaian permasalahannya. Agar proyek bisa greng selesai.  

(diupload di www.bpkp.go.id)

PT Semen Baturaja Go Public, Dirut Akui Kontribusi BPKP

"DPR RI setuju initial public offering  (IPO) PT Semen Baturaja," demikian bunyi kliping sebuah harian yang disodorkan Dirut PT Semen Baturaja (PTSB) Pamudji Rahardjo dengan sumringah  kepada Kepala Perwakilan BPKP Sumsel IGB Surya Negara, Kabid Akuntan Negara Dikdik Sadikin, Dalnis Husin Gasim dan Tim pada Selasa siang 12 Februari 2012 di kantor PTSB, Kertapati, Palembang.

"Keberhasilan PT Semen Baturaja untuk IPO dan go public  ini, tak lepas dari pendampingan BPKP Perwakilan Sumsel selama ini," ujar Pamudji dengan wajah cerah.

Dirut PTSB Pamudji Rahardjo yang didampingi Direktur Keuangan Ageng Purboyo Angrenggono dan Direktur Pemasaran Rusniwati berterimakasih atas bimbingan BPKP. "Dibandingkan konsultan lain, BPKP tetap paling dapat diandalkan, baik dari sisi fairness , akuntabilitas, maupun dari sisi antisipasi permasalahan hukum," ujar Direktur Keuangan Ageng Purboyo Angrenggono. Seperti diketahui, BPKP Sumsel antara lain pernah diminta melakukan kajian atas kelayakan IPO perusahaan semen negara itu, di samping evaluasi good corporate governance dan evaluasi sistem pengendalian internnya.

Menurut Pamudji, go public -nya BUMN plat merah ini bukan berarti akhir dari kerjasama antara PTSB dan BPKP. "Justru dengan go public, tantangan ke depan semakin kuat. Dan untuk itu tentunya kami akan semakin membutuhkan BPKP," tegas Pamudji.

Pada acara yang sejatinya wawancara direksi dalam rangka pendampingan Evaluasi GCG PTSB itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel IGB Surya Negara mengucapkan selamat atas disetujuinya IPO PTSB oleh DPR RI. "Kami berterimakasih atas penghargaan kepada kami, bahwa kami diakui telah memberikan kontribusi bagi keberhasilan ini. Meskipun, kami tahu, sebenarnya banyak faktor yang mendukung, terutama karena kesungguhan dan komitmen Direksi dan Komisaris PTSB sendiri. Namun bagaimana pun, seperti halnya yang selama ini kami lakukan, ke depan kami selalu siap membantu PT Semen Baturaja," ujar IGB Surya Negara.

 

(diupload di www.bpkp.go.id)

Dua Puluh Pejabat PTBA Laksanakan Entry Meeting di Perwakilan BPKP Sumsel

Kalau hari Rabu Legi tanggal Enam Februari lalu kursi para bos PT Bukit Asam Tbk. (PTBA) ditemukan kosong di ruang kantornya, harap maklum.

Hari itu, para petinggi BUMN penambang batubara itu dari segala penjuru, baik dari kantornya di Unit Dermaga Kertapati Palembang, Unit Pelabuhan Tarahan Lampung, maupun dari Unit Pertambangan Tanjung Enim, tengah ‘menyerbu’ kantor Perwakilan BPKP Sumatera Selatan di Palembang.

Sekitar 20 pejabat tinggi PTBA, baik para General Manager (GM), para Senior Manager, para Manager, dan jajarannya, dari pagi sampai dengan siang hari itu berdiskusi di ruang rapat Kepala Perwakilan BPKP Sumatera Selatan.

Di antara para pejabat PTBA itu, hadir GM Unit Pelabuhan Tarahan Bandar Lampung, Ansyori Akhmad, GM Unit Pertambangan Tanjung Enim (UPTE), Wibisono, dan GM Unit Dermaga Kertapati, Ahmad Syaichu. Ini berarti tiga dari empat GM yang ada di PTBA (GM Umbilin berhalangan hadir) tak melewatkan kesempatan berkunjung ke kantor BPKP wong kito itu.

Belum lagi dengan para Senior Manager (SM) PTBA, yaitu SM Satuan Pengawasan Intern, Bambang Sutrisno, SM Perencanaan Nardono, SM Penambangan Syafrullah Prabu, SM Penanganan Angkutan Batubara Dadang Darmawan yang diwakili Saleh Basarah, SM Pemasaran Iskandar Surya Alam, SM Pengelolaan Aset dan Pertanahan Suhedi, SM Logistik Novian Suri dan SM Sumber Daya Manusia, Muhammad Hatta, yang juga hadir di gedung yang berlokasi di Jalan Bank Raya 2 Palembang itu.  

Ada apa gerangan?

Adalah Bambang Sutrisno, SM Satuan Pengawasan Intern, yang menyampaikan hajatnya. Sesuai surat Direksi PTBA kepada BPKP Perwakilan Sumsel, perusahaan tambang batubara itu mulai minggu pertama bulan Februari ini akan melakukan evaluasi sistem pengendalian intern. Untuk menjamin kualitas (quality assurance) hasil evaluasi tersebut, PTBA mempercayakan BPKP untuk melakukan pendampingan evaluasi internal control system tersebut. Sejak Januari lalu, tim evaluasi di PTBA dan tim pendamping dari BPKP sudah dibentuk Dan, di hari dan bulan baik itulah di kantor Perwakilan BPKP Sumsel dilaksanakan entry meeting pelaksanaan pendampingan evaluasi tersebut, dihadiri para pejabat PTBA.

Maksud pertemuan itu tak lain, menurut Bambang Sutrisno, sebagai langkah mewujudkan persamaan persepsi dari seluruh satuan kerja yang ada di PTBA, untuk menyukseskan evaluasi itu. Apalagi evaluasi ini tak hanya melibatkan Dewan Direksi PTBA, tetapi juga Dewan Komisaris.

Kepala Perwakilan BPKP Sumsel IGB Surya Negara menyambut baik kehadiran para pejabat PTBA di ruang rapatnya. Pertemuan entry meeting yang dilaksanakan di kantor Perwakilan BPKP diakui Kaper BPKP Sumsel itu  sebagai kejadian langka.

“Ini pertama kami alami, bahwa entry meeting kegiatan pendampingan sebuah BUMN dilaksanakan di kantor Perwakilan BPKP,” kata IGB Surya Negara. “Namun kami bergembira. Hal ini lah justru yang menunjukkan adanya tingkat kepercayaan yang demikian tinggi dari PTBA sebagai mitra kami. Untuk itu, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya dan  terimakasih yang sebesar-besarnya kepada PTBA.”

Kabid Akuntan Negara (AN) BPKP Sumsel Dikdik Sadikin, yang mendampingi Kaper BPKP Sumsel, dalam paparan pembuka, juga memberikan apresiasi atas itikad baik PTBA dan komitmennya untuk mengikuti peraturan pemerintah berkait dengan pembinaan BUMN, antara lain  Permeneg BUMN Nomor 1 Tahun 2011. Dalam pasal 26 dan 28 beleid tersebut, disebutkan bahwa Direksi (BUMN) harus menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan. Unsur yang dikandung oleh sistem pengendalian intern dalam beleid tersebut tak lain diadopsi dari COSO dengan lima unsurnya. “Ini memberikan benang merah dan koridor koordinasi yang baik antara pengendalian intern di BUMN dan pengendalian intern di pemerintah, karena di pemerintah juga mengadopsi COSO melalui PP Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP, ” ujar Kabid AN itu.

Lebih lanjut, Pengendali Teknis BPKP Sumsel Husin Gasim merujuk Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor Kep- 496/BL/2008 yang dengan tegas menyebutkan “Tugas dan tanggung jawab unit audit internal adalah menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian intern dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan perusahaan”.

Ujungnya, seperti terlampir dalam Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-40/PM/2003, laporan keuangan tahunan perusahaan harus mencantumkan pernyataan (asersi) Direksi, yang antara lain “Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam perusahaan”. Artinya, sasaran tembak berhasil atau tidaknya sistem pengendalian intern ini tak hanya menjadi hajat satuan tugas pengawasan intern di bawah Pak Bambang Sutrisno semata, tetapi terlebih lagi adalah Direksi. Karena itu, dari hasil evaluasi diharapkan adanya rekomendasi kepada Direksi menyangkut perbaikan penerapan Sistem Pengendalian Internal Perusahaan di masa yang akan datang (areas of improvement).

Itu sebabnya, kehadiran para pejabat PTBA menjadi penting, karena sesuai peraturan tadi, pengawasan harus dimaknai bukan sekadar tugas sebuah satker saja, tetapi merupakan tanggungjawab bersama perusahaan secara menyeluruh.

SM SPI PTBA Bambang Sutrisno, sebagai motor pelaksana evaluasi sistem pengendalian intern ini, berterima kasih kepada Kepala Perwakilan BPKP Sumsel dan jajarannya yang telah memberikan pencerahan kepada para pejabat di lingkungan PTBA. Dengan perspektif yang baru, yang diperoleh para pimpinan PTBA pada entry meeting hari itu, diharapkan dapat memperlancar evaluasi, sehingga dapat menghasilkan kualitas rekomendasi yang baik dan sasaran area of improvement yang pas, yang pada gilirannya dapat mendukung peningkatan kinerja PTBA keseluruhan.

(diupload di www.bpkp.go.id, 8 Februari 2013)