Governance in Singapore

Oleh: Dikdik Sadikin


“We have gone from 3rd to 1st world

in one generation…from almost
nothing, we created something unique.

Succeeded beyond expectations,

at many levels.”
—Lee Hsien Loong
Prime Minister, 2005

“Are you Mister Dikdik?” seorang wanita Cina setengah baya, kecil tapi lincah, menyapa saya dari belakang. Pagi hari tujuh Juli 2009 itu, jam dinding di Bandara Changi Singapura menunjukkan pukul sembilan waktu setempat (atau satu jam lebih cepat dari waktu di Jakarta). Di counter informasi bandar udara yang konon menjiplak habis bandara Boston Amerika, Marrie Lie, wanita itu, menyapa sembari tangannya menggenggam kertas bertuliskan nama saya.
Dalam taksi yang mengantar kami dari Bandara Changi menuju Hotel Albert Court, tempat peserta menginap, saya teringat dengan ucapan Perdana Menteri Singapura Lee Hsian Long bahwa lama perjalanan dari Bandara Changi ke tempat manapun di Singapura, dijamin tidak lebih dari 20 menit. Dengan segala kemudahan yang ada pada infrastruktur dan birokrasi mereka, para pendatang, khususnya para investor, dijamin pemerintah dapat menyelesaikan segala urusannya hanya dalam tempo satu hari.
Adapun Marrie Lie, yang menjemput saya itu, adalah pegawai Minister of Foreigner Affairs (Kementerian Luar Negeri) Pemerintah Singapura. Wanita dengan aksen dan bahasa Inggris yang khas Singapura itu memang tipikal wanita karir Singapura yang efisien dan efektif: Ia hanya dibantu tiga pegawai paruh waktu. Berempat mereka mengurus 23 peserta dari berbagai negara selama dua minggu. Tak kurang resepsionis hotel pun ikut diperkerjakan. Tugasnya memberikan uang allowance kepada peserta. Bahkan, resepsionis hotel pula yang bertugas menghitung kelengkapan jumlah peserta di bus ketika akan diberangkatkan dari hotel di Albert Court Street menuju kampus Civil Service College di Holland Street, setiap pagi dalam dua minggu itu.
Efesiennya lagi, setiap peserta hanya diberikan S$40 per hari atau sekitar Rp280 ribu per hari selama dua minggu (Masih lebih tinggi tarif perjalanan dinas PNS Indonesia), dan ongkos taksi S$25 per jalan untuk dua kali jalan yaitu untuk datang dan pulang, antara hotel dan bandara. Padahal ongkos pesawat sudah ditanggung oleh instansi di masing-masing negara peserta.
Ini cuma satu contoh betapa dalam segala hal Pemerintah Singapura selalu berkalkulasi bak pengusaha Cina pada umumnya: efisien pegawai sekaligus irit ongkos.
Itulah kesan pertama saya setibanya di Singapura sebagai peserta shortcourse of public administration and governance in Singapore selama dua minggu. Sebagai peserta sebuah shortcourse yang dihadiri peserta dari 12 negara itu, jujur, saya cukup bangga. Pasalnya, hanya saya (mewakili Deputi Pengawasan Keuangan Daerah BPKP) dan Arief Tri Hardiyanto (dari Pusdiklat BPKP) yang mereka pilih melalui letter of acception yang di-fax dari Kementrian Luar Negeri Singapura ke kantor masing-masing. Lagipula, setibanya di sana, kami baru mengetahui bahwa kami mewakili bukan saja kantor kami (BPKP), tetapi juga benar-benar mewakili Indonesia. Karena, dalam shortcourse itu, hanya kami lah peserta dari Indonesia, selebihnya peserta dari negara lain.
Hanya saja, kemudian, kebanggaan saya itu agak terganggu ketika Marrie Lie menyebutkan nama-nama negara yang diwakili peserta. Pada umumnya peserta berasal dari negara-negara kecil atau kurang dikenal seperti Kiribati, Sychelless, Maldeves, Fiji Island, Mongolia dan sebagainya. Mengingat beberapa kasus terkait antara Indonesia dan Singapura, pengklasifikasian negara peserta seperti itu menimbulkan pertanyaan di hati saya bagaimana Pemerintah Singapura sesungguhnya memandang Pemerintah Indonesia? Ada memang peserta dari negara yang cukup dikenal seperti Philipina, Mesir dan Cina. Tetapi kejadian beberapa waktu lalu dimana pemerintah Singapura menggunakan lahan wilayah Indonesia untuk latihan perang angkatan militer mereka, menjadikan pengklasifikasian mereka mengenai peserta dari negara-negara kecil dengan Indonesia di dalamnya itu, terus terang, sungguh mengusik rasa kebangsaan saya.
Syukurlah, meskipun banyak peserta dari negara kecil, toh kualitas peserta, apa pun asal negaranya, tidak diragukan lagi. Bat-Otgon Budjav, misalnya, yang mewakili Mongolia, lulusan S2 New York University. Estefania Jois Valente de Sousa dari Angola, ibu muda yang masih ada hubungan saudara dengan Xanana Gusmao, yang begitu smart. Atau Tomwa Baitika Tehumu dari Kiribati ternyata jebolan S2 University of Hawaii.
***
Shortcourse dua minggu di Singapura itu sesungguhnya sebuah model promosi negara mereka. Tetapi pada dasarnya mereka memang layak untuk dipromosikan di samping mereka memang butuh hal itu. “We want to be actractive for the best people to come here,” kata Marrie Lie.
Singapura adalah sebuah negara kota dengan populasi 4,8 juta jiwa (75%-nya permanent resident) dalam wilayah 710 km2 di ujung Semenanjung Malaysia. Pada tahun 1959, Singapura mendapat self-rule dari penjajah Inggris, dan pada tahun 1963 menjadi bagian dari federasi Malaysia. Namun, Singapura keluar dari federasi dan merdeka pada 9 Agustus 1965. Ada video yang ditampilkan betapa emosionalnya Lee Kuan Yew ketika itu. “..we are struggle..!” cetus Lee dalam pidatonya, sembari mengusap air mata di pipi. Air mata Lee tentu tak sekadar kecengengan belaka. Saat itu Lee mewarisi Singapura yang nyaris tidak punya apa-apa, bahkan suplai air yang memadai dan hasil kebun sekalipun. Belum lagi tingginya tingkat pengangguran, kualitas perumahan yang di bawah standar, tingginya kriminalitas, rendahnya skill tenaga kerja, dan rendahnya ekonomi domestik.
Shahrill AJ, keturunan Cina dan Melayu, yang menjadi widyaiswara shortcourse itu, mengatakan bahwa dalam kondisi yang paling buruk sekali pun pemimpin Singapura waktu itu tetap berpikir positif. Mereka tidak terpaku dengan “apa yang tidak kita miliki”, tetapi “apa yang telah kita miliki”. Yang mereka miliki adalah lokasi yang strategis dan masyarakatnya yang memiliki etos kerja yang tinggi. Dengan modal itu, Singapura maju pesat. Dari tahun 1965 ke tahun 2008 dari populasi 1,887 juta menjadi 4,839 juta penduduk, GDP (at Current Market Price) dari S$2.9 triliun berkembang menjadi S$257 triliun, sementara per Capita GDP berkembang dari S$1,567 menjadi S$53,192. Dalam hal motivasi kerja, menurut IMD World Competitiveness Report 2008, Singapura ditempatkan sebagai dalam ranking pertama di Asia dan ketiga di seluruh dunia. Dan pada tahun 2009, Singapura menjadi tempat yang paling mudah di dunia dalam menjalankan bisnis (World’s Easiest Place to do Business: Ranked No.1, The World Bank: Doing Business 2009 Report.). Ada pun tingkat pengangguran di Singapura menurun drastis dari 8 ~ 9% di tahun 1965, menjadi tinggal 2,3% di tahun 2008.
***
Pemerintah adalah lokomotif kemajuan itu. Bahkan swasta di Singapura pun dipimpin pemerintah. Karena itu, pegawai pemerintah (PNS) Singapura adalah pegawai pilihan, terbaik dari SDM yang ada di Singapura. Sebagai founding father, Lee Kuan Yew paham bahwa pelayanan pemerintah kepada publik tak sekadar persoalan pengabdian tanpa pamrih. Lee pada masanya menegaskan, ”Saya tidak bisa menjamin bahwa penerus saya di kemudian hari memiliki kesediaan berkorban seperti generasi saya....” Karena itu, secara rasional, pemerintahnya membuat sistem penggajian yang mendorong kinerja. Rekrutmen pegawai negeri dilakukan dengan penelusuran pemerintah kepada mereka yang terbaik sejak mereka duduk di bangku kuliah. PNS digaji dengan standar swasta, dengan tambahan bonus untuk kinerja di atas rata-rata. Bonus dua kali itu untuk kinerja yang standar. Performance di atas standar diberi bonus bisa sampai lima kali gaji. Bahkan kondisi ekonomi negara menjadi indikator bagi bonus PNS. Misalnya, bila tingkat pendapatan domestik bruto (PDB) nasional meningkat, maka ada bonus yang diberikan kepada PNS dan masyarakatnya ke dalam tabungan masing-masing dalam bentuk program Central Providen Fund (CPF). Setelah tidak bekerja lagi sebagai PNS pun, kesejahteraan mereka tetap terjamin karena CPF ini jauh lebih menguntungkan dari sekadar program pensiun, yang juga meliputi asuransi kesehatan dan perumahan.
***
Untuk memenuhi kebutuhan penggajian PNS secara fleksible itu, sistem penganggaran pun tentu harus luwes sekaligus harus bisa dipertanggungjawabkan. Sejak tahun 1978 mereka sudah meninggalkan Line Item Budgeting. Sekarang mereka menggunakan sistem anggaran yang dinamakan Budget Management Framework. Tekanannya adalah mencapai nilai dari uang yang dikeluarkan, value-for-money. Dari sisi auditnya pun ada yang disebut audit value for money. Audit ini menekankan seberapa besar nilai yang dihasilkan dari sejumlah pengeluaran uang. Bukan sekadar seberapa jauh kepatuhan kepada prosedur, meskipun boros sekalipun.
Berbeda dengan model anggaran kita yang kalau tidak habis tahun ini kemudian tahun depannya dipotong, Singapura justru menekankan agar anggaran bisa dihemat dan karena itu harus ada surplus. Chen Shian Jan, akuntan pemerintah yang mengajari kami, mengatakan bahwa dengan anggaran surplus itu maka akan ada cadangan, dan karena itu pemerintah bisa investasi untuk menghasilkan lebih banyak revenue. Dengan meningkatnya revenue, maka menguat pula Singapore Dollar.
Adapun besarnya penghasilan yang diterima PNS tampaknya setimpal dengan manfaat yang diterima masyarakat. Nailul Hafiz, Associate Trainer CSP, menerangkan bahwa internet menjadi andalan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Saat ini, ada lebih 1600 jenis jasa pelayanan pemerintah yang dilakukan lewat internet. Warga tinggal membuka situs pemerintah dan mengajukan jenis pelayanan yang diinginkan, mengisi formulir antara lain nomor penduduk, sampai dengan pembayarannya melalui kartu kredit. Satu hari dijamin selesai, dokumen seperti paspor akan dikirimkan via jasa pengiriman. Dari data statistik, dalam satu bulan jumlah berbagai dokumen selesai itu mencapai sekitar 24 juta output! Artinya, dalam setiap hitungan detik, selalu ada jasa pelayanan pemerintah yang dipenuhi dan diberikan kepada warganya. Tidak cukup sampai di situ, Pemerintah Singapura juga menantang warganya untuk dapat memberikan ide yang cemerlang di bidang pelayanan publik dengan imbalan S$25ribu per ide.
Itu sebabnya, menggaji mahal PNS menjadi tidak mubazir. Karena di lihat dari sisi price per unit output, penghasilan PNS Singapura menjadi lebih murah ketimbang PNS kita. Tetapi dengan kumulatif penghasilan yang bagus, PNS Singapura tak perlu korupsi. Apalagi ada Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) semacam KPK di Indonesia, dengan posisi di bawah Prime Minister’s Office, yang senantiasa memantau dan bertindak jika terjadi KKN. Ada juga lembaga pengawasan di bawah Menteri Keuangan dengan nama Accountant General’s Department, yang selalu aktif melakukan pengawasan keuangan dengan hasilnya diumumkan kepada publik via website pemerintah.
Tak heran, data dari Corruption Per­ception Index (CPI), yang diterbitkan Transparency International setiap tahun, menunjukkan Singapura termasuk negara paling bersih dari korupsi bersama sejumlah ne­gara Skandinavia. Tahun 2005, misalnya, survei Transparency International me­nempatkan Singapura sebagai negara no­mor lima paling bersih dengan score 9,4, dalam rentang score antara 0-10, angka 10 untuk negara zero corruption dan angka 0 untuk negara paling korup. Maka Singapura pun menjadi pusat keuangan dan bisnis regional yang maju pesat, hadir sebagai saingan baru bagi pusat keuangan mapan seperti Hongkong dan Swiss.
***
Namun di atas semua itu, me­narik membaca tu­lisan Netty Ismail, Morgan Stanley's Quit After Si­ngapore E-Mail (Bloomberg, edisi 5 Oktober 2006). Dalam artikel itu dijelaskan, Chief Economist Andy Xie yang telah bekerja sekitar sem­bilan tahun pada Mor­gan Stanley terpaksa atau dipaksa mundur karena sebuah e-mail in­ternal yang amat kritis terhadap keberhasilan Singapura yang menu­rut Andy Xie berasal dari uang haram para pejabat dan pengusaha Indo­nesia yang dicuci di Si­ngapura. "Indonesia has no money. So Singapore isn't doing well", kata Andy Xie dalam salah satu e-ma­il-nya.
Maka, menurut Todung Mulya Lubis (Kompas, 2 November 2006), Singapura sebetulnya mendulang sukses dari uang-uang haram hasil penja­rahan uang negara Indonesia yang dila­kukan pejabat dan pengusaha tak ber­tanggung jawab. Tidak heran ba­nyak gedung, apartemen, dan kantor yang merupakan investasi orang-orang Indo­nesia yang oleh pemerintah Singapura diberikan banyak kemudahan, termasuk pajak dan izin tinggal (permanent resi­dence), bahkan dalam beberapa kasus di­beri kewarganegaraan Singapura. Bebe­rapa pengusaha Indonesia diketahui me­miliki status warga negara Singapura. Me­reka lalu menjadi untouchables karena bukan lagi warga negara Indonesia. Dan itu bukan hal yang sulit. Singapura hanya setengah jam terbang (seha­rusnya satu jam lebih sedikit) dari Jakarta, atau 45 menit dengan ferry dari Batam. Dan, yang terpenting, Si­ngapura tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Kasus Anggoro yang kabur ke Singapura bisa menjadi contoh kasus paling anyar di republik ini.
Lebih dari itu, jika melihat hasil Bribe Payers Index 2006 yang diterbitkan Trans­parency International terlihat para peng­usaha Singapura juga melakukan penyuapan dalam bisnisnya di luar negeri meski tidak separah pengusaha China, India, Ru­sia, dan Brasil, misalnya. Intinya adalah, di negeri lain boleh kotor, tetapi kebersihan di negeri sendiri harus dipelihara. Biarlah korupsi terjadi di negara lain, yang penting bukan di Singapura.
Ketika mengunjungi kantor CPIB (KPK ala Singapura), saya sampaikan kepada pejabat anti korupsi di sana bahwa hal itu tidak menggambarkan komitmen kolektif untuk bersama-sama membersihkan dunia dari korupsi yang diyakini sebagai ke­jahatan global.
Waktu itu memang Anggoro belum lagi kabur ke Singapura, dan Polisi kita belum lagi menangkap petinggi KPK yang mencoba menangkal Anggoro. Tetapi dari situ, saya jadi teringat dengan nasihat Aa Gym, “Mulailah dari diri dan mulai hari ini”. Singapura tidak mungkin bisa menerima harta hasil korupsi dari Indonesia kalau di Indonesia sendiri kesempatan buat korupsi itu tidak terbuka lebar. Tanpa mengoreksi diri dari sisi governance, pelayanan publik dan korupsinya itu, Indonesia bakal sulit untuk maju. Dengan kata lain, jangan sampai Indo­nesia terus terpuruk sebagai "paria" di antara negara-negara Asia yang sedang berlomba maju.