Sabtu, 30 April 2011
Bertemu dengan Pak Hambit Bintih, Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah
Kamis, 07 April 2011
2011-04-07 Forum Akuntabilitas Pemerintah Daerah: Optimisme Membangun Good Governance di Daerah
Rapor kinerja dan keuangan pemerintah daerah masih belum menggembirakan. Meski tak semudah membalikkan telapak tangan, namun tersirat optimisme dengan progres lumayan, yang melibatkan BPKP di dalamnya.
“Dari 524 pemda, hanya 195 pemda (37,21%) yang tepat waktu dalam penetapan anggaran 2010. Sisanya, sebanyak 329 pemda (62,79%) terlambat menetapkan. Rapor yang kurang menggembirakan juga tercermin dari Opini Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Provinsi se Nusantara. Berdasarkan audit BPK-RI untuk tahun 2009: dari 445 pemda yang diaudit hanya 15 pemda (3%) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan, sisanya sebanyak 320 pemda (72%) memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 37 pemda (8%) memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan 73 pemda (17%) memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP),” demikian diungkapkan Kepala BPKP Mardiasmo dalam sambutan pembukaannya yang disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Iman Bastari dalam pembukaan Forum Akuntabiliras Pemerintah Daerah (APD) pada Rabu, 6 April 2011 di Hotel Grand Serela Bandung.
Apa yang disampaikan Kepala BPKP pada acara yang berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 8 April 2011 itu memang bukan data yang menggembirakan. Apalagi bila dibandingkan dengan terget pemerintah, kondisi ini masih jauh panggang dari api. Tengok saja, pada RPJMN 2010-2014 ada target yang dipatok pemerintah: opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ditarget 100% dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditarget 60%. Sedangkan dalam bundel RKP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, ditargetkan Opini WTP LKPD 15% dari jumlah pemerintah daerah.
Namun demikian, tetap ada nada optimis. Deputi Iman Bastari pada Forum APD yang mengusung tema “Dengan Reformasi Birokrasi Kita Tingkatkan Pelayanan Kepada Pemerintah Daerah” itu menyodorkan data: di tingkat pusat, untuk laporan keuangan 2009 dari 53 kementrian/lembaga (K/L) yang mendapat opini WTP tahun 2009 terdapat 41 K/L diantaranya yang didampingi oleh BPKP. Sedangkan, di tingkat daerah, dari 15 Pemda yang mendapat opini WTP ternyata 12 diantaranya dibantu oleh BPKP dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Ada pun Pemda yang menggunakan SIMDA adalah sebanyak 273 Pemda (52%), sisanya 251 Pemda (48%) belum menggunakan SIMDA. Adapun, Provinsi yang mendapatkan opini WTP, yaitu Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara ternyata dibantu BPKP dengan menggunakan SIMDA.
Disamping itu, seabreg kegiatan pengawasan dalam konotasi preventif telah pula dilakukan BPKP, antara lain pendampingan penyusunan laporan keuangan instansi kepada 41 K/L, pendampingan review laporan keuangan instansi kepada 41 APIP Pusat dan Daerah, diklat SDM pengelola keuangan, bimbingan teknis baik itu menyangkut APBD, Sistem Auntansi Keuangan Daerah, SIMDA, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilaksanakan BPKP untuk membantu 524 pemda, atau 84,54% dari total pemda seluruh Indonesia.
Forum Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang dihadiri sekitar 100 peserta, diantaranya para Kepala Bidang APD dan pengendali teknisnya dari 25 perwakilan BPKP di Indonesia, pun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya BPKP mewujudkan good governance di pemda. Di dalamnya, dibahas berbagai permasalahan bersama yang menjadi concern bersama se-Indonesia Raya. Dari forum ini pula diharapkan akan dihasilkan berbagai pemecahan persoalan dan kesepakatan yang menjadi bekal para pegawai BPKP ini untuk meningkatkan kinerjanya di pemda.
Upaya BPKP itu, menurut Deputi Iman Bastari, setidaknya telah sejalan dengan arahan-arahan Presiden dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011, tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara. Mengutip sambutan Kepala BPKP, Presiden sendiri di depan pejabat negara berulang kali mengatakan “Jika ada keraguan dalam pengelolaan anggaran, komunikasikan dengan BPKP”. Demikian juga pada Arahan Presiden 21 Januari 2011 (Rapim TNI dan Polri), Presiden mengatakan “Apabila ada kasus yang tidak bisa ditoleransi, saya minta BPKP dan BPK melakukan audit. Jadi saya ingatkan sekali lagi hari ini."
Untuk itu, BPKP secara proaktif telah dan akan terus melakukan berbagai kegiatan untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Walaupun, tentu saja, disadari Kepala BPKP dalam sambutannya itu, membenahi hal ini bukan perkara seperti membalikkan telapak tangan. “Tetapi kami yakin,” kata Kepala BPKP, “dengan komitmen yang baik, yang diharapkan diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai pada Provinsi serta Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan BPKP melalui MoU yang telah ditanda tangani bersama, permasalahan tersebut dapat diselesaikan bersama.” (Dikdik Sadikin)
“Dari 524 pemda, hanya 195 pemda (37,21%) yang tepat waktu dalam penetapan anggaran 2010. Sisanya, sebanyak 329 pemda (62,79%) terlambat menetapkan. Rapor yang kurang menggembirakan juga tercermin dari Opini Laporan Keuangan Kabupaten/Kota dan Provinsi se Nusantara. Berdasarkan audit BPK-RI untuk tahun 2009: dari 445 pemda yang diaudit hanya 15 pemda (3%) yang memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan, sisanya sebanyak 320 pemda (72%) memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), 37 pemda (8%) memperoleh opini Tidak Wajar (TW) dan 73 pemda (17%) memperoleh opini Tidak Memberikan Pendapat (TMP),” demikian diungkapkan Kepala BPKP Mardiasmo dalam sambutan pembukaannya yang disampaikan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Iman Bastari dalam pembukaan Forum Akuntabiliras Pemerintah Daerah (APD) pada Rabu, 6 April 2011 di Hotel Grand Serela Bandung.
Apa yang disampaikan Kepala BPKP pada acara yang berlangsung dari tanggal 6 sampai dengan 8 April 2011 itu memang bukan data yang menggembirakan. Apalagi bila dibandingkan dengan terget pemerintah, kondisi ini masih jauh panggang dari api. Tengok saja, pada RPJMN 2010-2014 ada target yang dipatok pemerintah: opini WTP Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) ditarget 100% dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ditarget 60%. Sedangkan dalam bundel RKP Kementerian Dalam Negeri Tahun 2011, ditargetkan Opini WTP LKPD 15% dari jumlah pemerintah daerah.
Namun demikian, tetap ada nada optimis. Deputi Iman Bastari pada Forum APD yang mengusung tema “Dengan Reformasi Birokrasi Kita Tingkatkan Pelayanan Kepada Pemerintah Daerah” itu menyodorkan data: di tingkat pusat, untuk laporan keuangan 2009 dari 53 kementrian/lembaga (K/L) yang mendapat opini WTP tahun 2009 terdapat 41 K/L diantaranya yang didampingi oleh BPKP. Sedangkan, di tingkat daerah, dari 15 Pemda yang mendapat opini WTP ternyata 12 diantaranya dibantu oleh BPKP dengan menggunakan aplikasi SIMDA. Ada pun Pemda yang menggunakan SIMDA adalah sebanyak 273 Pemda (52%), sisanya 251 Pemda (48%) belum menggunakan SIMDA. Adapun, Provinsi yang mendapatkan opini WTP, yaitu Provinsi Gorontalo dan Sulawesi Utara ternyata dibantu BPKP dengan menggunakan SIMDA.
Disamping itu, seabreg kegiatan pengawasan dalam konotasi preventif telah pula dilakukan BPKP, antara lain pendampingan penyusunan laporan keuangan instansi kepada 41 K/L, pendampingan review laporan keuangan instansi kepada 41 APIP Pusat dan Daerah, diklat SDM pengelola keuangan, bimbingan teknis baik itu menyangkut APBD, Sistem Auntansi Keuangan Daerah, SIMDA, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah dilaksanakan BPKP untuk membantu 524 pemda, atau 84,54% dari total pemda seluruh Indonesia.
Forum Akuntabilitas Pemerintah Daerah yang dihadiri sekitar 100 peserta, diantaranya para Kepala Bidang APD dan pengendali teknisnya dari 25 perwakilan BPKP di Indonesia, pun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya BPKP mewujudkan good governance di pemda. Di dalamnya, dibahas berbagai permasalahan bersama yang menjadi concern bersama se-Indonesia Raya. Dari forum ini pula diharapkan akan dihasilkan berbagai pemecahan persoalan dan kesepakatan yang menjadi bekal para pegawai BPKP ini untuk meningkatkan kinerjanya di pemda.
Upaya BPKP itu, menurut Deputi Iman Bastari, setidaknya telah sejalan dengan arahan-arahan Presiden dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 17 Februari 2011, tentang Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Keuangan Negara. Mengutip sambutan Kepala BPKP, Presiden sendiri di depan pejabat negara berulang kali mengatakan “Jika ada keraguan dalam pengelolaan anggaran, komunikasikan dengan BPKP”. Demikian juga pada Arahan Presiden 21 Januari 2011 (Rapim TNI dan Polri), Presiden mengatakan “Apabila ada kasus yang tidak bisa ditoleransi, saya minta BPKP dan BPK melakukan audit. Jadi saya ingatkan sekali lagi hari ini."
Untuk itu, BPKP secara proaktif telah dan akan terus melakukan berbagai kegiatan untuk peningkatan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara. Walaupun, tentu saja, disadari Kepala BPKP dalam sambutannya itu, membenahi hal ini bukan perkara seperti membalikkan telapak tangan. “Tetapi kami yakin,” kata Kepala BPKP, “dengan komitmen yang baik, yang diharapkan diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan dan pegawai pada Provinsi serta Kabupaten/Kota yang bekerjasama dengan BPKP melalui MoU yang telah ditanda tangani bersama, permasalahan tersebut dapat diselesaikan bersama.” (Dikdik Sadikin)
Rabu, 06 April 2011
2011-04-05 BAKN DPR RI di Kalteng : Tingkatkan Akuntabilitas Pemda Dengan BPKP Sebagai Fasilitatornya
Perwakilan BPKP semakin menjadi tumpuan harapan bagi peningkatan opini laporan keuangan Pemda. Hal itu disuarakan oleh BAKN DPRI dalam kunjungan kerjanya di Kalimantan Tengah. Kebutuhan akan kompetensi BPKP semakin terasa.
“Pak Gubernur, BPKP sekarang telah mengubah paradigmanya. Demikian juga, untuk membantu penganggaran, penatausahaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyusunan laporan keuangan, skill itu lah yang dimiliki oleh pegawai BPKP. Selain itu, sejauh yang kami tahu, SIMDA dari BPKP lah yang paling dapat diandalkan. Jadi kita harus menerima manfaat perubahan paradigma BPKP ini demi peningkatan akuntabilitas keuangan Pemda.., “ demikian dikatakan Sohibul Iman, salah seorang anggota Badan Akuntabiitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI,kepada Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang pada kunjungan kerja BAKN DPR RI pada Senin 4 April 2011 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Pernyataan ini, selain dihadapan Gubernur Kalteng, diulang kembali oleh Doktor Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini kepada setiap kepala daerah lain yang dikunjungi BAKN, yaitu Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Katingan.
Pada kunjungan BAKN ke Kalteng yang berlangsung sejak 4 April sampai dengan 6 April 2011 ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rizal Sihite beserta Kabid APDnya Dikdik Sadikin turut mendampingi dan memberikan masukan kepada badan bentukan DPR RI ini. Selain BPKP, turut pula mendampingi Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng Maman Abdurrahman beserta para kasubditnya. Tujuan kunjungan kerja ini adalah memantau kepatuhan pemda dalam menindaklanjuti tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK. Dalam rekomendasinya, BAKN meminta kepada BPKP untuk senantiasa memberikan asistensi dan pendampingan kepada pemda agar terdapat peningkatan akuntabilitas dan opini hasil pemeriksaan BPK.
BAKN yang dimotori antara lain oleh Edwin Kawilarang, Ismet Ahmad, Sohibul Iman, dan A.W. Thalib ini ini memang bukan badan yang biasanya ngurus kepegawaian. BAKN ini dibentuk oleh DPR RI sebagai alat kelengkapan DPR. Fungsi utamanya menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Kalau dianalogkan dengan swasta, BAKN yang satu ini semacam Komite Audit. Niatnya, badan ini dapat mendongkrak percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Gubernur Kalteng Teras Narang sangat berterimakasih dengan kunjungan ini. Gubernur yang asli keturunan Dayak itu terlibat langsung dalam persiapan bahan presentasi kunjungan kerja itu. Mantan politisi DPR RI ini cukup kaget demi mengetahui bahwa sebenarnya banyak temuan-temuan BPK RI yang bisa segera ditindaklanjuti karena hanya masalah kecil. “Organisasi pemda tambun. Ini yang bikin gerakan tidak lincah,” katanya mengakui kelemahan pemdanya. “Karena tambun, susah buat jalan. Padahal di depan kita ini jalan tol. Padahal masalah kecil, tapi mengapa tidak bisa segera diperbaiki? Masak setiap hal kecil begini, gubernur sendiri yang harus turun kampung terus. Kalau lima tahun begini terus, bisa-bisa gubernurnya segera dikebumikan!”
Di hadapan BAKN, Gubernur Kalteng Teras Narang mengatakan sesuai pepatah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati maka diharapkan pengawasan intern di pemdanya jangan jadi pemadam kebakaran, tapi harus pro aktif memantau dan meningkatkan sistem akuntabilitas yang dapat mereduksi potensi penyimpangan. Karena itu, kepada BAKN DPR RI, Gubernur juga mengharapkan agar BAKN dapat membantu percepatan pembangunan Perwakilan BPKP di Kalimantan Tengah. “Akan lebih baik bila Perwakilan BPKP juga ada di wilayah kami,” tegas Teras. Maklum, sampai dengan saat ini, pendampingan akuntabilitas keuangan pemdanya masih dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, yang wilayah kerjanya mencakup dua wilayah ini. Dan soal opini, Kalimantan Selatan memang lebih maju ketimbang Kalimantan Tengah. Pada hasil pemeriksaan LKPD tahun 2009, semua pemda di Kalimantan Selatan beropini WDP kecuali dua yang Tidak Wajar (TW). Sedangkan di Kalimantan Tengah kebalikannya: semua opini Pemda yang ada di Kalteng itu Tidak wajar (TW), termasuk provinsi Kalteng, kecuali dua yang WDP.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rizal Sihite mengatakan bahwa dari semua permasalahan opini yang ada, pangkal persoalan berada pada komitmen kepala daerah. Melihat semangat dan komitmen Gubernur Kalteng, Rizal Sihite optimis bahwa Provinsi Kalteng akan bisa mendapatkan opini yang lebih baik.
(Humas BPKP Kalsel)
“Pak Gubernur, BPKP sekarang telah mengubah paradigmanya. Demikian juga, untuk membantu penganggaran, penatausahaan keuangan, pengelolaan Barang Milik Daerah, dan penyusunan laporan keuangan, skill itu lah yang dimiliki oleh pegawai BPKP. Selain itu, sejauh yang kami tahu, SIMDA dari BPKP lah yang paling dapat diandalkan. Jadi kita harus menerima manfaat perubahan paradigma BPKP ini demi peningkatan akuntabilitas keuangan Pemda.., “ demikian dikatakan Sohibul Iman, salah seorang anggota Badan Akuntabiitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI,kepada Gubernur Kalimantan Tengah Teras Narang pada kunjungan kerja BAKN DPR RI pada Senin 4 April 2011 di Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Pernyataan ini, selain dihadapan Gubernur Kalteng, diulang kembali oleh Doktor Anggota DPR RI dari Fraksi PKS ini kepada setiap kepala daerah lain yang dikunjungi BAKN, yaitu Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Katingan.
Pada kunjungan BAKN ke Kalteng yang berlangsung sejak 4 April sampai dengan 6 April 2011 ini, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel Rizal Sihite beserta Kabid APDnya Dikdik Sadikin turut mendampingi dan memberikan masukan kepada badan bentukan DPR RI ini. Selain BPKP, turut pula mendampingi Kepala Perwakilan BPK RI Kalteng Maman Abdurrahman beserta para kasubditnya. Tujuan kunjungan kerja ini adalah memantau kepatuhan pemda dalam menindaklanjuti tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan BPK. Dalam rekomendasinya, BAKN meminta kepada BPKP untuk senantiasa memberikan asistensi dan pendampingan kepada pemda agar terdapat peningkatan akuntabilitas dan opini hasil pemeriksaan BPK.
BAKN yang dimotori antara lain oleh Edwin Kawilarang, Ismet Ahmad, Sohibul Iman, dan A.W. Thalib ini ini memang bukan badan yang biasanya ngurus kepegawaian. BAKN ini dibentuk oleh DPR RI sebagai alat kelengkapan DPR. Fungsi utamanya menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan BPK RI. Kalau dianalogkan dengan swasta, BAKN yang satu ini semacam Komite Audit. Niatnya, badan ini dapat mendongkrak percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan, meningkatkan transparansi serta akuntabilitas penggunaan keuangan negara.
Gubernur Kalteng Teras Narang sangat berterimakasih dengan kunjungan ini. Gubernur yang asli keturunan Dayak itu terlibat langsung dalam persiapan bahan presentasi kunjungan kerja itu. Mantan politisi DPR RI ini cukup kaget demi mengetahui bahwa sebenarnya banyak temuan-temuan BPK RI yang bisa segera ditindaklanjuti karena hanya masalah kecil. “Organisasi pemda tambun. Ini yang bikin gerakan tidak lincah,” katanya mengakui kelemahan pemdanya. “Karena tambun, susah buat jalan. Padahal di depan kita ini jalan tol. Padahal masalah kecil, tapi mengapa tidak bisa segera diperbaiki? Masak setiap hal kecil begini, gubernur sendiri yang harus turun kampung terus. Kalau lima tahun begini terus, bisa-bisa gubernurnya segera dikebumikan!”
Di hadapan BAKN, Gubernur Kalteng Teras Narang mengatakan sesuai pepatah bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati maka diharapkan pengawasan intern di pemdanya jangan jadi pemadam kebakaran, tapi harus pro aktif memantau dan meningkatkan sistem akuntabilitas yang dapat mereduksi potensi penyimpangan. Karena itu, kepada BAKN DPR RI, Gubernur juga mengharapkan agar BAKN dapat membantu percepatan pembangunan Perwakilan BPKP di Kalimantan Tengah. “Akan lebih baik bila Perwakilan BPKP juga ada di wilayah kami,” tegas Teras. Maklum, sampai dengan saat ini, pendampingan akuntabilitas keuangan pemdanya masih dilakukan oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan, yang wilayah kerjanya mencakup dua wilayah ini. Dan soal opini, Kalimantan Selatan memang lebih maju ketimbang Kalimantan Tengah. Pada hasil pemeriksaan LKPD tahun 2009, semua pemda di Kalimantan Selatan beropini WDP kecuali dua yang Tidak Wajar (TW). Sedangkan di Kalimantan Tengah kebalikannya: semua opini Pemda yang ada di Kalteng itu Tidak wajar (TW), termasuk provinsi Kalteng, kecuali dua yang WDP.
Dalam kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Selatan Rizal Sihite mengatakan bahwa dari semua permasalahan opini yang ada, pangkal persoalan berada pada komitmen kepala daerah. Melihat semangat dan komitmen Gubernur Kalteng, Rizal Sihite optimis bahwa Provinsi Kalteng akan bisa mendapatkan opini yang lebih baik.
(Humas BPKP Kalsel)
Langganan:
Komentar (Atom)